Dukung Pengadaan Secara Terbuka dan Transparan, Pengadaan PJLP di Pemerintah NUSA TENGGARA BARAT PEMPROV Dilakukan Secara Elektronik melalui SPSE

7766

Ketentuan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada Pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kembali dipertegas dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangsa Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menginstruksikan pengalihan proses pengadaan manual menjadi pengadaan secara elektronik paling lambat tahun 2023.

Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ) sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa NUSA TENGGARA BARAT PEMPROV yang menaungi LPSE NUSA TENGGARA BARAT PEMPROV turut berperan dalam pelaksanaan instruksi ini dengan memfasilitasi pembuatan akun SPSE/SIKAP agar pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dapat dilakukan secara elektronik oleh Pejabat Pengadaan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (PD/UKPD) masing-masing sebelum Tahun Anggaran 2024. Perlu diinformasikan pula bahwa membuat dan memiliki akun di LPSE bukan merupakan kepastian akan diterima menjadi PJLP di PD/UKPD pada Pemerintah NUSA TENGGARA BARAT PEMPROV, tetapi dengan membuat dan memiliki akun SPSE adalah sebagai persyaratan untuk menjadi penyedia yang mengikuti pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Sebagai langkah percepatan dan untuk mendukung prinsip pengadaan yaitu terbuka, transparan, dan efektif, saat ini sedang berlangsung pelayanan pembuatan akun SPSE/SIKAP oleh LPSE NUSA TENGGARA BARAT PEMPROV, di mana untuk mengikuti proses pengadaan PJLP perlu melakukan pendaftaran akun SPSE/SIKAP secara online dan melakukan verifikasi secara online/offline di LPSE. Adapun proses pendaftaran akun SPSE/SIKAP dengan verifikasi secara offline ini didorong agar tidak hanya terpusat pada LPSE NUSA TENGGARA BARAT PEMPROV, tetapi juga dapat memanfaatkan LPSE instansi lainnya (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah) yang terdekat dengan domisili, mengingat keterbatasan personel verifikator LPSE NUSA TENGGARA BARAT PEMPROV dan juga keterbatasan tempat pelayanan. Hal ini dilakukan agar proses pemilihan yang akan diselenggarakan oleh PD/UKPD pada Desember 2023 tidak terhambat dan tetap sesuai jadwal sehingga fungsi pelayanan tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.